Minggu, 29 Agustus 2010

Ketua KPK Harus Siap Mati

Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersisa dua nama lagi yaitu Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto. Siapakan yang akhirnya terpilih nanti?
Menurut anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo, pimpinan KPK terpilih harus siap mati.

“Calon pimpinan KPK harus siap mati, khususnya dalam menuntaskan skandal ‘bailout’ Century yang diduga melibatkan jantung kekuasaan,” ujar Bambang melalui pesan singkat kepada okezone, Minggu (29/8/2010).

Bambang menilai, ada pejabat negara yang terlibat dalam skandal bail out senilai Rp3,11 triliun itu.

“Kejagung sudah mendakwa Pemegang Saham Pengendali Bank Century dengan dakwaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada LPS sebesar Rp3,11 T. Sangat amat mustahil negara mengalami kerugian Rp3,11 triliun tanpa melibatkan pejabat/penyelenggara negara di BI, LPS, KSSK, KK," tandasnya.

Bambang sekali lagi menegaskan bahwa pimpinan KPK tidak boleh mandul, melainkan harus berani mati.

Senin, 23 Agustus 2010

Kemenkominfo Update Blokir Situs Porno 3 Hari Sekali

Dinamisnya kemunculan situs-situs porno membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) harus melakukan pembaharuan daftar situs setiap tiga hari sekali.

"Ini dynamic, namanya juga internet. Industri media ini selalu berubah, mereka selalu mengubah nama setiap hari, selalu bertambah dan memproduksi yang baru. Oleh karena itu setiap tiga hari sekali kita akan update terus," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring di sela Kuliah Perdana di Universitas Multimedia Nusantara, Serpong, Tangerang, Senin (23/8/2010).

Namun begitu, Tifatul mengaku surprise dengan hasil yang didapat sepanjang 10 hari pelaksanaannya. Dia mengklaim tingkat keberhasilan dari para operator itu mencapai lebih dari 90 persen.

Tifatul pun menilai jika langkah pemblokiran ini masih banyak kekurangan dan perlu disempurnakan. Dengan kata lain, aksi pemblokiran ini harus kejar-kejaran dengan kedinamisan industri yang dianggap cukup menggiurkan ini.

"Software yang kita gunakan masih belum sempurna. Jika ada software yang baru, itu harus digunakan," ujar Tifatul.

"Facebook, Twitter dan Google pun pendapatannya kalah dengan industri pornografi. Ini Dinamis," tandasnya.

Jumat, 20 Agustus 2010

"Ruhut Usul Tiga Periode, Ada Asap Ada Api"

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafi'i Maarif menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang penuh misteri. Hal itu dikemukakan Guru Besar Ilmu Sejarah itu terkait usul amandemen konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden yang dilontarkan salah satu Ketua Partai Demokrat Ruhut Sitompul.

Kalau ada asap, tentu ada api," kata Syafi'i. "Saya rasa itu bukan inisiatif pribadi dia (Ruhut). Tapi saya tidak tahu dari mana asal inisiatif itu," kata Syafi'i usai Seminar Nasional Hari Konstitusi di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 20 Agustus 2010.

Namun Syafi'i menolak untuk menduga-duga skenario yang mungkin ada di belakang aksi Ruhut tersebut. "Tidak tahu. Kan saya tidak bertemu dengan Ruhut," ujar Syafi'i sambil tersenyum simpul. Negeri ini penuh misteri. Oleh karena itu sebaiknya RI (Republik Indonesia) diganti saja menjadi Republik Misteri Indonesia -- RMI," ujarnya. Masih sambil bercanda, Syafi'i menambahkan bahwa amandemen untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode, sebenarnya tidak cukup.

"Tiga periode jabatan itu kurang. Seharusnya seumur hidup, dan orang yang menjabat seumur hidup itu saya rasa orang yang takut dengan bayangannya," ujar Syafi'i. Namun ia buru-buru menyatakan bahwa konstitusi yang ada sekarang sudah cukup bagus. Konstitusi kita sudah benar. Itu adalah pencapaian reformasi terbesar," kata Syafi'i. Karenanya, ia tidak sepakat dengan upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden melalui amandemen konstitusi.

Beberapa hari lalu Ruhut mengusulkan amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode. "Karena saat ini belum ada tokoh bangsa yang bisa menyaingi presiden kita yang sekarang, Bapak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)," kata Ruhut Sitompul yang juga juru bicara Partai Demokrat kepada VIVAnews, Rabu 18 Agustus 2010.

Pernyataan Ruhut menuai kontroversi, baik di dunia maya maupun memancing tanggapan politisi partai lain. Nasir Djamil dari Partai Keadilan Sejahtera mempertanyakan darimana datangnya keberanian Ruhut mengusulkan perpanjangan 3 periode itu. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie, menegaskan bahwa ide perpanjangan masa jabatan presiden bukan sikap partai, tapi pendapat pribadi Ruhut.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi, "Staf khusus saya memberi tahu, ini sudah masuk ke media online dan Twitter, tentang usulan 1-2 kelompok untuk tidak lagi membatasi masa jabatan presiden. Tentu ini isu yang panas, jangan-jangan SBY yang punya mau," kata Presiden Yudhoyono saat menghadiri Hari Ulang Tahun MPR dan Hari Ulang Tahun Konstitusi di Gedung DPR/MPR/DPD, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu 18 Agustus 2010.

Menurut SBY, penting baginya untuk memberikan penjelasan langsung, apalagi masyarakat kadang-kadang reaktif dengan isu-isu seperti itu. "Kita sudah lakukan perubahan dan ini adalah amandemen pertama, ketika ini digodok dan dimatangkan saya adalah ketua fraksi ABRI," kata SBY.

Karena itu saya sangat mendukung masa jabatan presiden dibatasi paling jauh dua periode," ujarnya Yudhoyono. Sesudah penjelasan Presiden SBY itu, Ruhut berkomentar bahwa dia dan SBY sudah seperti tim dalam permainan bola voli. Ruhut bermain bola, SBY smash. Walau bola amandemen undang-undang yang dilontarkan Ruhut itu langsung dismash SBY, Ruhut membantah bahwa semua itu sudah direncanakan.

Dua Periode, Presiden Harus Diganti

Sri Sultan Hamengku Buwono X menyayangkan usul salah satu Ketua DPP Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, untuk memperpanjang masa jabatan presiden hingga tiga kali. Menurut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu, jika sudah dua periode jadi Presiden, harus berhenti.

"Konstitusi secara jelas menyatakan jabatan presiden paling lama dua kali periode dan harus diganti,” ujar Sri Sultan saat berkunjung ke Kabupaten Bantul, Jumat, 20 Agustus 2010. Karena itu, Sultan menyayangkan pernyataan Ruhut yang dinilainya bertentangan dengan konstitusi yang mengamanatkan jabatan presiden hanya dua periode.

Salah satu tokoh di tahun 1998 yang meminta Soeharto mundur dari jabatan Presiden itu menegaskan polemik soal ini harus disudahi. Presiden saja sudah membantah mengapa polemik tersebut harus diperpanjang. Dan bagi saya, maka saya harus tunduk kepada konstitusi. Jika Bang Ruhut mempunyai pernyataan seperti itu, ya silakan saja,” ujarnya.

Ide ini dilontarkan Ketua Departemen Informasi Partai Demokrat Ruhut Sitompul beberapa hari lalu. Ruhut mengusulkan amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Karena saat ini belum ada tokoh bangsa yang bisa menyaingi presiden kita yang sekarang, Bapak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)," kata Ruhut Sitompul yang juga juru bicara Partai Demokrat kepada VIVAnews, Rabu 18 Agustus 2010.

Pernyataan Ruhut menuai kontroversi, baik di dunia maya maupun memancing tanggapan politisi partai lain. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie, menegaskan bahwa ide perpanjangan masa jabatan presiden bukan sikap partai, tapi pendapat pribadi Ruhut.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi, "Staf khusus saya memberi tahu ini sudah masuk ke media online dan Twitter, tentang usulan 1-2 kelompok untuk tidak lagi membatasi masa jabatan presiden. Tentu ini isu yang panas, jangan-jangan SBY yang punya mau," kata Presiden Yudhoyono saat menghadiri Hari Ulang Tahun MPR dan Hari Ulang Tahun Konstitusi di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, 18 Agustus 2010. Karena itu saya sangat mendukung masa jabatan presiden dibatasi paling jauh dua periode," ujar Yudhoyono. (Laporan: KDW, Yogyakarta | kd)

"Presiden Dua Periode Amanat Reformasi"

Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengingatkan ide perpanjangan masa jabatan presiden sampai tiga kali bak memutar jarum jam ke arah berlawanan.

Pembatasan jabatan presiden, kata Din, merupakan amanat Reformasi. Itu sama halnya dengan memutar arah jarum jam, kata Din. Amanat Reformasi untuk membatasi masa kepresidenan hanya dua kali periode," katanya usai menemui Wakil Presiden Boediono, Jakarta, Jumat 20 Agustus 2010. Maka kalau ada pikiran untuk mengubahnya apalagi untuk menambahkannya, saran saya dua, kata Din.

Pertama, jangan pernah berpikir untuk itu. Kedua, kalau seandainya MPR menyetujui amandemen itu, "Jangan tanggung-tanggung tentukan saja untuk menjadi presiden seumur hidup. Ide ini dilontarkan Ketua Departemen Hubungan Masyarakat Partai Demokrat Ruhut Sitompul beberapa hari lalu. Ruhut mengusulkan amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Karena saat ini belum ada tokoh bangsa yang bisa menyaingi presiden kita yang sekarang, Bapak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)," kata Ruhut Sitompul yang juga juru bicara Partai Demokrat kepada VIVAnews, Rabu 18 Agustus 2010. Pernyataan Ruhut menuai kontroversi, baik di dunia maya maupun memancing tanggapan politisi partai lain. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie, menegaskan bahwa ide perpanjangan masa jabatan presiden bukan sikap partai, tapi pendapat pribadi Ruhut.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi, "Staf khusus saya memberi tahu, ini sudah masuk ke media online dan Twitter, tentang usulan 1-2 kelompok untuk tidak lagi membatasi masa jabatan presiden. Tentu ini isu yang panas, jangan-jangan SBY yang punya mau," kata Presiden Yudhoyono saat menghadiri Hari Ulang Tahun MPR dan Hari Ulang Tahun Konstitusi di Gedung DPR/MPR/DPD, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu 18 Agustus 2010.

Menurut SBY, penting baginya untuk memberikan penjelasan langsung, apalagi masyarakat kadang-kadang reaktif dengan isu-isu seperti itu. "Kita sudah lakukan perubahan dan ini adalah amandemen pertama, ketika ini digodok dan dimatangkan saya adalah ketua fraksi ABRI," kata SBY. Karena itu saya sangat mendukung masa jabatan presiden dibatasi paling jauh dua periode," ujarnya Yudhoyono.

Lebih Baik Dihukum Mati daripada Tak Disalati

Ketua DPR Marzuki Alie tidak sepakat dengan imbauan Nahdlatul Ulama (NU) agar ulama tidak menyalati jenazah koruptor. Sebab, koruptor dianggap kafir. Lebih baik mengeluarkan imbauan hukuman mati sekalian. Habis perkara," tandas Marzuki, Jumat 20 Agustus 2010.

Marzuki menyatakan, sepengetahuan dirinya, seseorang tidak boleh menyebut orang lainnya sebagai orang kafir atau munafik, karena hanya Tuhan yang mengetahui keadaan sebenarnya dari tiap-tiap manusia. Politisi Demokrat itu mengakui, ia memang bukan ahli agama. Tapi ia terus belajar mengenainya. "Setahu saya, memandikan dan menyalati jenazah adalah kewajiban setiap muslim terhadap muslim lainnya," tutur Marzuki.

"Hukumnya itu wajib, fardhu kifayah. Jadi kalau tidak ada yang menyalatinya, maka semua umat muslim yang berada di sana berdosa," kata Marzuki lagi. Ia menambahkan, efek jera kepada koruptor sebaiknya dilakukan dengan memperberat ancaman hukuman di dunia, bukan ketika yang bersangkutan telah meninggal.

"Ancaman hukumannya yang seharusnya diperberat. Plus ketegakan dalam penegakan hukum," tegas Marzuki. Hal itu menurutnya bisa dengan menambah masa tahanan bagi koruptor. Bagi orang bebas, masuk penjara sehari itu serasa setahun. Jadi jangan remehkan hukuman penjara," tutupnya.

Imbauan sebelumnya disampaikan Sekjen Katib Am Syuriah Nahdlatul Ulama (NU), Malik Madany. Ia mengimbau para ulama untuk tidak mensalatkan jenazah koruptor yang meninggal dunia. Alasannya, korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Para koruptor itu tidak perlu disalatkan para ulama, karena ulama itu para pewaris Nabi. Jadi cukuplah semacam Banser dan Garda Bangsa saja yang mensalatkannya," kata Malik Madani dalam peluncuran buku 'Koruptor itu Kafir' di Jakarta, Rabu, 18 Agustus 2010.

Amandemen UUD 1945 Jangan Dimatikan

Politisi Demokrat Ruhut Sitompul mengusulkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Meski tidak sepakat dengan usulan Ruhut, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan tetap mendukung amandemen pasal-pasal lain dalam undang-undang itu.

"Amandemen konstitusi jangan dimatikan. Harus tetap dibuka peluangnya," kata Anas. Penyebabnya, UUD 1945 masih jauh dari sempurna, meski telah empat kali diamandemen. Namun demikian, ia menegaskan amandemen itu tidaklah ditujukan untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Karena, kata dia, masa jabatan presiden di UUD sudah tepat.

"Masa jabatan presiden yang dua periode itu lah yang terbaik," kata dia. Sekali lagi Anas menegaskan, usulan Ruhut bukanlah pandangan partai maupun SBY. Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat sudah mengklarifikasi pernyataan Ruhut. SBY menentang upaya memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Kekuasaan besar cenderung tergoda penyelewengan dan penyimpangan," kata SBY di hadapan MPR, Jakarta, Rabu 18 Agustus 2010 lalu.

Selasa, 17 Agustus 2010

Menabung Rp 6 Juta Demi Saksikan Anak di Istana

Ariel Ratag dan istrinya, Frelli Ratag, orangtua Jelsi Yohana Ratag, anggota Paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka, duduk di salah satu sudut pekarangan Masjid Baiturrahman, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/8/2010) sore. Wajah mereka terlihat sangat lelah. Maklum, hampir delapan jam mereka berada di sana.

Akan tetapi, niat mereka untuk menyaksikan putri bungsunya yang bertugas sebagai pelipat bendera pada upacara bendera di Istana yang membuat mereka bertahan. "Kami ingin sekali melihat anak kami bertugas. Ini kan sekali seumur hidup," kata Ariel kepada Kompas.com.

Demi Jelsi, panggilan akrab Yohana Ratag, mereka rela menempuh perjalanan panjang dari sebuah kampung di pedalaman Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, menuju Jakarta. Demi Jelsi pula, Ariel yang sehari-hari bekerja sebagai petani, rela mengumpulkan setiap rupiah guna membeli tiket pesawat ke Jakarta.

Tak kurang, Ariel menghabiskan uang sekitar Rp 6 juta. Padahal, bagi Ariel dan Frelli, uang Rp 6 juta bukanlah jumlah yang kecil.

Dikatakan Frelli, begitu dirinya tahu bahwa Jelsi ditetapkan sebagai perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah bulan Juli silam, dirinya mulai giat menabung. "Saya bilang ke Bapak kalau kita harus menabung untuk dapat melihat Jelsi," kenang Frelli.

Keduanya mengaku bangga mengetahui Jelsi bisa menjadi salah satu dari 66 anggota Paskibraka tingkat nasional. "Kami bersyukur kepada Tuhan," kata Frelli.

Kabar gembira ini pun langsung menjadi pembicaraan orang-orang se-kecamatan. Bahkan, sambung Frelli, sejak pagi orang-orang se-kecamatan banyak mengirimkan SMS menanyakan mengapa Jelsi tak tampak di upacara pengibaran bendera di Istana Merdeka sesi pagi. Frelli pun kerepotan menjelaskan bahwa Jelsi bertugas untuk upacara penurunan bendera sesi sore.

Di mata mereka, Jelsi, siswa SMUN 1 Palolo, yang bercita-cita menjadi polisi wanita, adalah siswi yang baik. "Dia anaknya ramah, tidak pendendam," kata Frelli, yang menyempatkan diri berfoto dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, yang berasal dari Makassar.

Usai bertugas, rencananya Ariel dan Frelli segera kembali ke kampungnya di Palolo, yang ditinggalkannya sejak Jumat silam.

Yang Bagi Soevenir Bukan Istana

Souvenir yang dibagikan kepada tamu negara usai upacara peringatan HUT RI ke-65 di Istana Negara banyak mendapat sorotan karena berisi puja-puji terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarganya. Isinya buku-buku, majalah, dan sejumlah cindera mata.

Namun, asal buku-buku tersebut dibantah berasal dari pihak Istana Merdeka. Pemimpin Umum Harian Jurnal Nasional N. Syamsuddin CH. Haesy, misalnya, mengklarifikasi pembagian buku berjudul "Sekarang Kita Makin Percaya Diri" tentang Agus Harimurti Yudhoyono.

"Itu murni inisiatif dari Jurnal Nasional, bukan souvenir Istana," katanya di Jakarta, Selasa (17/8/2010), menanggapi pemberitaan di media online dan televisi mengenai cendera mata bagi undangan yang menghadiri upacara penaikan bendera di Istana Merdeka, Jakarta.

Sejumlah media sebelumnya melaporkan bahwa para undangan pulang dengan menenteng satu tas besar dari bahan serat kayu bermotif alur songket berisikan cenderamata bertema keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di antaranya buku tipis berisi wawancara eksklusif harian Jurnal Nasional dengan Agus Harimurti Yudhoyono itu.

"Kami menilai Agus sebagai tokoh yang pintar dan visioner. Wawancara kami dengan Agus untuk edisi khusus Jurnal Nasional diharapkan menjadi pelajaran dan pengalaman," kata Syamsuddin.

Jurnal Nasional mendistribusikan buku tersebut kepada undangan yang hadir di Istana Negara, tetapi bukan sebagai cindera mata resmi Istana. "Sekarang Kita Makin Percaya Diri" adalah buku tipis dengan 18 halaman yang berisi transkrip wawancara Agus Harimurti Yudhoyono dengan Jurnal Nasional yang diterbitkan sebagai edisi khusus.

Sampul buku berwarna merah cerah bergambar ilustrasi wajah suami Anissa Pohan itu memaparkan soal semangat kehidupan demokrasi berbangsa dan bernegara. Wawancara dilakukan pada 24 Juli 2010 oleh wartawan Jurnal Nasional Budi Winarno dan Koesworo Setiawan di kediaman presiden Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Agus adalah putra sulung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menjalani karier militer dengan pangkat Kapten dan bertugas Yonif Linud 305/Tengkorak, Kostrad. Ia anggota Pasukan Garuda XXIII/A yang merupakan Pasukan Perdamaian PBB di Libanon.
Ayah satu orang putri itu mempunyai gelar Master bidang Public Administration/Mid Career (MPA/MC) dari John F Kennedy School of Government-Harvard University, Cambridge, Massachusetts, AS.

Menurut Kabag Pers Biro Pers Istana, Darmastuti Nugroho, buku Agus diletakkan di pintu-pintu masuk undangan. "Kami hanya menampung dan mendistribusikan," kata Darmastuti kepada pers.

Tiga Aparat DKP Pakai Baju Tahanan

Kepala Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SPSKP) Pontianak, Bambang Nugroho mengaku gembira anak buahnya akhirnya dikembalikan ke Indonesia. Hanya saja ia mengaku kesal dengan perlakuan yang diterima Asriadi, Erwan, dan Grevo Wawengkang yang diperlakukan tidak seperti ketujuh nelayan di Indonesia.

"Ketiga anak buah saya dipakaikan baju tahanan ketika kami temui. Saya prihatin, tetapi ya sudahlah, yang penting mereka akhirnya bebas," tutur Bambang, Selasa (17/8/2010).

Ketiga petugas DKP sendiri terlihat letih saat tiba di Pelabuhan Fery Internasional Batam, Selasa. Didampingi sejumlah pejabat dari Kementerian Kelautan maupun Dinas DKP Kepri, tiga staf Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PPSKP) itu masih enggan bicara. Di antara mereka hanya mengaku dari pagi belum makan. Kami masih capek. Dari tadi pagi belum makan, nanti saja ya," ucap Asriadi yang coba dicegat Tribun Batam.

Sabtu, 14 Agustus 2010

Hariman Yakin Demokrasi Kita Akan Jatuh

Hariman Siregar, aktivis sepuh yang identik dengan gerakan mahasiswa berujung Malapetaka 15 Januari 1974 di Jakarta, mengatakan, demokrasi di Indonesia semakin mahal dan menjauh dari ideal. Hariman pun meragukan demokrasi bisa bertahan. "Saya ragu demokrasi bisa bertahan. Tidak tahu kapan, tapi saya yakin kejatuhan demokrasi akan terjadi," kata Hariman, yang juga pendiri Nextlead Indonesia dalam diskusi di Jakarta, Jumat (13/8/2010).

Menurut dia, demokrasi di Indonesia semakin mahal tetapi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. "Proses-proses demokrasi tidak lagi ada hubungannya dengan rakyat. Rakyat hanya untuk mengeruk popularitas yang dilakukan melalui cara yang mahal, pemilu yang mahal, kampanye ala Amerika Serikat yang mahal, semua dengan uang dan ini jelas tidak mendorong demokratisasi sebenarnya," katanya.

Ia menambahkan, banyak kandidat yang tidak memiliki akar di masyarakat namun hanya mengandalkan popularitas yang dibeli melalui beragam media dan juga politik uang. "Partai hanya menjadi fungsi legitimasi, pemberi cap, dan gagal menjalankan fungsinya sebagai pengkader para pemimpin," katanya. Kondisi ini, menurut dia, cepat atau lambat akan membuat demokrasi semakin kehilangan daya dukungnya.

Nama Cucu Gus Dur: Maica Aurora Madhura

Maica Aurora Madhura. Begitulah nama yang diberikan untuk cucu keluarga besar mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Maica lahir di Jakarta, Jumat (13/8/2010) sekitar pukul 22.27 WIB. Maica Aurora Madhura adalah putri Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman binti Abdurrahman Wahid (Yenny Wahid) yang menikah dengan Dhohir Farisi, anggota DPR RI dari Partai Hanura asal Probolinggo, Jawa Timur.

Mudah ditebak, Madhura merujuk pada nama suku bangsa Madura yang mengalir pada diri suami Yenny, Dhohir Farisi. Berkat kemudahan self-publishing di era internet, kabar sukacita itu disebarkan oleh saudara Yenny, Anita Wahid dan Alissa Wahid, lewat akun Twitter-nya.

Allissa Wahid mengabarkan dalam keterbatasan 140 karakter dengan kalimat seperti ini, "Alhamdulillaah.. Penghuni baru kelg Ciganjur, putri dari @yennywahid & cak dhohir farisi telah hadir dg selamat.. Terimakasih doanya, twends." Sementara Anita Wahid menyebutkan, Maica Aurora Madhura terlahir dengan berat 3.780 gram. "Ibu & anak alhamdulillah sehat," tulis Anita, sekaligus mengunggah foto bayi tersebut.

Selasa, 03 Agustus 2010

Gayus Akui Disuap 3 Perusahaan Bakrie

Gayus Halomoan Tambunan hanya segelintir orang pajak yang ketahuan memiliki dana siluman dalam beberapa rekeningnya sebesar Rp 28 miliar. Dan dukungan untuk Blogger Templates Colorizetemplates.com.

Asal muasal itu akhirnya terkuak dari kesaksian Gayus dalam persidangan untuk terdakwa AKP Sri Sumartini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (3/8/2010). Uang itu ia dapat selama bekerja di pajak sejak September 2006 sampai 2010.

Awalnya, ketika jaksa bertanya soal muasal uang, Gayus tidak mau mengaku dan berkelit bahwa keterangannya sudah tertuang dalam BAP-nya. Namun akhirnya ia mau membuka karena keterangannya di sidang diperlukan.

Gayus pun mengaku ada tiga pekerjaan, tempat ia mendapat uang yang begitu besar itu. "Jadi itu ada tiga pekerjaan yang sudah saya tuangkan di BAP," ujar Gayus.

Berawal ketika Gayus mendapat orderan dari Alif Kuncoro, teman tongkrongan Gayus di bengkel Casablanca Motor, untuk membebaskan pajak perusahaan yang ditangani adik Alif, yakni Imam Cahyo Maliki.

Ternyata, pajak perusahaan yang ditangani Imam adalah milik PT Kaltim Prima Coal, Arutmin dan Bumi Resources. Ketiganya hanya sebagian kecil perusahaan milik kerajaan bisnis keluarga Bakrie.

Diketahui, Surat Ketetapan Pajak (SKP) PT KPC ditahan oleh kantor pajak di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Alif kemudian meminta Gayus untuk mengeluarkan SKP tersebut.

Atas jasanya, Gayus disediakan uang oleh Alif cukup besar. "Saya siap, dikasih anggaran 5 juta dollar AS. Saya ambil 1,5 juta dollar AS. Sisanya saya kasih Maruli Manurung, atasan saya. Terus dia lakukan dan SKP itu keluar," terang Gayus.

Namun, dalam persidangan tadi, tidak dijelaskan berapa keuntungan yang Gayus terima dari Arutmin dan Bumi Resources.

Selain itu, Gayus juga menerima uang dari Roberto Santonius senilai Rp 925 juta sekitar tahun 2008. Uang dari Roberto, ada dalam rekening Gayus di BCA Cabang Bintaro, Tangerang, dengan nomor rekening 1910876250.

Gayus mengaku saat diblokir jumlahnya Rp 4 miliar. Sementara sisanya dari Rp 28 miliar, berada dalam rekening bank miliknya yang lain yakni Bank Panin. Keduanya ini diblokir penyidik.

Gayus juga memiliki rekening Mandiri senilai Rp 500 juta. Ketika ditanya asal uang ini dari mana, Gayus mengatakan bahwa asal uang ini sama. "Itu sumbernya sama, cuma dipecah saja," terangnya.

Sumber pemasukan Gayus lainnya adalah dari PT Megah Citra Garmindo sebesar 370 juta. Gayus menerangkan bahwa uang itu dari Mr Son tapi menggunakan rekening PT Megah.

Arafat : Roberto Suap Edmond dan Pambudi

Kompol Arafat Enanie mengungkapkan, penyidik tim independen Mabes Polri telah memeriksa konsultan pajak, Roberto Santonius, terkait mafia kasus Gayus Halomoan Tambunan. Saat diperiksa, kata Arafat, Roberto mengaku telah memberikan uang ke Brigjen (Pol) Edmond Ilyas dan Kombes Pambudi Pamungkas. Dan dukungan untuk keyword Blogger Templates Colorizetemplates.com.

"Di BAP (berita acara pemeriksaan) ketiga, Roberto mengatakan telah menyerahkan uang ke Edmond (saat itu Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim) dan Pambudi (saat itu ketua unit III)," ucap Arafat saat bersaksi di sidang terdakwa AKP Sri Sumartini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa ( 3/8/2010 ).

Arafat mempertanyakan langkah penyidik tim independen yang tidak memasukkan kesaksian Roberto itu ke berkas perkara dirinya. Ia mengatakan, penyidik malah memasukkan kesaksian yang menyebut dirinya menerima uang Rp 100 juta dari Roberto. Uang itu setelah penyidik merubah status Roberto dari tersangka menjadi saksi serta membuka blokir rekening Roberto.

Menurut Arafat, perubahan status Roberto itu adalah perintah Edmond setelah Roberto menemui Edmond. Arafat mengaku, ia diperintahkan Edmond agar hanya menangani kasus Gayus saja. "Setelah pertemuan itu, Pak Pambudi kembali menegaskan perkataan direktur. Dia bilang 'Arafat fokus kepada kasus Gayus'," tambahnya.

Seperti diberitakan, kepolisian telah menetapkan Roberto sebagai tersangka. Namun, polisi mengaku masih mencari Roberto. Adapun Edmond dan Pambudi masih berstatus saksi. Keduanya hanya dikenakan pelanggaran kode etik profesi di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

 
 
Copyright © 2013 Type Approval Indonesia All Rights Reserved
Alomeci