Hotel Grand Clarion

AWAL kehadirannya di Makassar, Hotel Grand Clarion memang sempat mendapat cibiran dan diragukan mampu meraup keuntungan. Apalagi jauh sebelumnya, telah hadir sejumlah hotel ternama yang memiliki jaringan internasional.

Namun, dalam waktu empat tahun saja, jaringan Choice Hotels International itu mampu memperlihatkan tajinya pada bisnis perhotelan di Makassar. Berkat tangan dingin Anggiat Sinaga selaku General Manager Grand Clarion Hotel, pemain baru itu menjelma menjadi pemimpin pasar karena mampu melakukan penetrasi yang sangat baik.

Apa kiat Anggiat menghadapi kompetisi bisnis perhotelan yang sangat ketat di Kota Anging Mammiri? Berikut petikan wawancaranya.

Hotel Clarion termasuk “pemain” baru di Makassar. Bagaimana perkembangan hotel ini sejak empat tahun terakhir?

Betul sekali, kami baru empat tahun di Makassar dan ini betul-betul di luar dugaan. Perkembangannya, dalam ukuran hotel yang baru,ternyata mampu memuaskan pengunjung. Namun, terlepas dari langkah penetrasi oleh manajemen,hotel ini bisa diterima dan mampu menjadi market leaderdi Makassar.

Perluasan yang kami lakukan juga bertujuan mengakomodasi tingkat perkembangan hunian warga Makassar di hotel terbilang tinggi. Saat ini kami sedang membangun 100 kamar tambahan.Itu untuk mengakomodasi tamu yang sering kecewa karena tidak kebagian kamar.

Seberapa besar tingkat occupancy Hotel Grand Clarion dibanding hotel lain sehingga Anda menyebutnya sebagai market leader di Makassar?

Jadi begini, jika dilihat dari tingkat hunian, kami memang kalah dibanding dua hotel lain di Makassar, yaitu Hotel Horizon dan Hotel Santika, meskipun kelas kami sebetulnya beda. Kalau kami berani mengklaim sebagai market leader di Makassar, itu dalam konteks kuantitas atau jumlah.

Dibandingkan hotel lain, mereka hanya menjual kamar dan meeting room atau convention.Tetapi, kami justru hadir dengan berbagai fasilitas. Hotelnya (kamar) jelas, weeding jelas, entertainment jelas. Jadi semuanya lengkap. Itulah yang membuat Clarion bisa mengungguli hotel berbintang yang sudah ada sebelumnya. Jadi konsep itu disebut dengan meeting,incentive,convention, dan entertainment (MICE).

Saat ini Hotel Clarion masih berbintang empat. Di sisi lain, manajemen tengah melakukan upaya penambahan kamar. Apakah Clarion akan berubah status menjadi bintang lima?

Sejak hotel ini dibuka, pemilik ngotot kepada saya agar hotel ini dijadikan bintang lima.Itu hal yang wajar sebagai kebanggaan bagi pemilik. Dilihat dari sisi occupancy dan fasilitas, sebetulnya hotel ini layak menjadi bintang lima. Namun, saya juga ngotot tetap menjadikan hotel ini tetap menjadi bintang empat.

Karena ini merupakan strategi marketing kami. Kalau dilihat ke belakang, sangat banyak aturan pemerintah yang sedikit membatasi dan membuat segmentasi, secara alokasi anggaran bahwa yang layak menghuni hotel bintang lima adalah orang-orang tertentu.

Artinya, pemerintah melakukan klasifikasi eselon tertentu yang menghuni hotel bintang tert e n t u . Kami yang hadir dengan jumlah 333 kamar (saat ini sedang dibangun 100 kamar tambahan). Tentunya yang kami kejar adalah sisi volume bisnis.

Jadi biarkan kami tetap di bintang empat, tapi lebih fleksibel mengejar pasar. Bila perlu, dalam kondisi tertentu kami bisa menjadi bintang lima, bahkan bisa jadi bintang tiga. Jadi sangat elastis. Bayangkan jika kita hotel bintang lima, tapi justru bermain di bintang tiga.

Sebetulnya, apakah status bintang sebuah hotel memengaruhi harga tiap kamar?

Sebenarnya harga tidak dipengaruhi bintang. Ada hotel berbintang lima,tapi harganya bintang tiga. Selaku Ketua PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Sulsel, saya pernah berinisiatif mengumpulkan general manager hotel se-Sulsel pada 2008.

Tujuannya, penentuan harga kamar adalah base on rating atau base on star, yaitu harga yang disesuaikan bintang. Tujuannya supaya kita tidak saling berkelahi.Ternyata saya malah disidang KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) karena organisasi tidak serta merta mengatur harga.

Biarkan pasar yang mengatur harga itu dan sesuai kemampuan pengusaha dalam menjual. Jadi tidak heran jika saat ini ada hotel bintang lima yang harganya murah. Sementara ada juga bintang tiga yang harganya mahal.

Apa yang dijual Hotel Grand Clarion untuk menggaet tamu dari luar Sulsel?

Saya mau menggambarkannya seperti ini.Empat tahun sebelumnya, jika ada long weekend (libur panjang),itu akan menjadi mimpi buruk bagi hotel di Makassar. Tingkat hunian hotel dipastikan jadi anjlok.

Namun, setelah adanya beberapa fasilitas umum yang jadi penunjang, seperti Trans Studio, pembangunan bandara baru dan fasilitas lain, telah mampu menstimulus pendatang datang ke Makassar. Jadi salah satu kata kunci untuk menggaet mereka adalah perubahan pembangunan yang ada di kota ini.

Artinya, ada kaitan antara pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dan bisnis perhotelan?

Betul sekali. Saya harus katakan, tingkat hunian hotel di Makassar sangat stabil dan sangat berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah. Begitupun tingkat perekonomian daerah yang terus tumbuh, melebihi rata-rata tingkat perekonomian nasional.

Hal ini jadi sangat penting karena peranan pemerintah sebagai pemegang regulasi untuk mengatur dengan baik sektor ini agar dapat menguntungkan semua pihak.Apalagi belakangan ini pemerintah meluncurkan program Visit Makassar 2011 dan Visit South Sulawesi 2011, yang membuat kegiatan bisnis di daerah ini makin berkembang.

Menurut data yang ada, jumlah kamar hotel di Makassar saat ini sekitar 4.500 kamar. Sementara tingkat occupancy tiga tahun terakhir ini di atas 70%.Angka ini sebenarnya cukup bagus untuk kelayakan berinvestasi di bisnis perhotelan. Sementara itu, pertumbuhan pembangunan hotel adalah 15%–17% dalam tiga tahun terakhir.

Tapi itu dalam kondisi yang normal. Sementara daerah ini terkenal dengan aksi demonstrasi yang anarkistis.Bagaimana pengaruh stigma tersebut terhadap bisnis perhotelan?

Itu dia masalahnya. Makanya kami berharap dan mengimbau menjaga stabilitas yang sangat bagus saat ini. Janganlah kita justru merusak rumah sendiri. Marilah kita bersamasama dalam kapasitas apa pun, menjaga hal ini. Kami juga sering meminta saudara yang lain, misalnya mahasiswa.

Demonstrasi boleh saja, tapi jangan anarkistis.Ini bertujuan agar pencitraan terhadap Makassar jadi positif dan jadi lebih baik. Saya sering berpikir dan bertanya seperti ini, dengan kondisi yang sering terjadi demo anarkistis saat ini, perekonomian bisa tumbuh 9,9%.

Pertanyaannya, bagaimana jika kita dalam kondisi aman dan stabil? Tentu pertumbuhannya bisa jauh lebih tinggi dan bagus. Jadi ekonomi kita bisa lebih bagus,investasi yang tinggi, penyerapan tenaga kerja makin luas sehingga lulusan universitas banyak terserap.

Salah satu sektor yang jadi pemicu tingginya occupancy hotel adalah sektor pariwisata yang digarap dengan baik. Bagaimana Anda melihat peran pemerintah menggarap sektor itu?

Ketika perubahan yang dilakukan pemerintah, berupa perbaikan fasilitas jalan raya, bandar udara baru yang lebih bagus, beberapa obyek pariwisata yang dibenahi, itulah yang membuat Pemkot Makassar berani mengampanyekan Visit Makassar 2011 dan Visit South Sulawesi 2011.

Tentu tidak enak mengundang wisatawan datang ke daerah ini, jika tidak dilakukan perubahan positif. Ini merupakan bagian upaya pemerintah menstimulus wisatawan tidak saja berkunjung ke daerah lain,tapi juga ke Makassar dan Sulsel. Sebetulnya, pariwisata tidak dilihat dari objeknya saja, tapi investornya juga.

Hal itu bisa terjadi jika ada kepastian hukum, keamanan berinvestasi, kemampuan pemerintah melayani. Itulah yang j a d i faktor sehingga makin banyak orang yang mau berkunjung ke daerah ini untuk berwisata, belanja, sehingga makin banyak uang yang beredar dan ekonomi akan berputar.

Khusus faktor kepastian hukum, keamanan berinvestasi, kemampuan pemerintah melayani, apakah telah diupayakan pemerintah di daerah ini?

Saya pikir dan yakin mereka menuju ke arah itu.Terbukti pemkot misalnya,melayani dalam satu atap.Sementara Pemprov Sulsel juga agresif memberikan kemudahan dan jaminan keamanan. Kalaupun hasilnya belum 100%, itu merupakan bagian proses.

Secara pribadi,saya sangat mengapresiasi keinginan pemerintah melakukan itu semua.Yang paling patut diacungi jempol adalah saat pemerintah menghadirkan pementasan internasional I La Galigo di Fort Rotterdam.

Itu kegiatan yang luar biasa. Selaku masyarakat pariwisata, kami sangat merasakan dampak kegiatan itu. Selama ini kami hanya mendengar I La Galigo dipentaskan di Eropa, Amerika, dan negara lain.Ternyata pemerintah berhasil menghadirkan pementasan itu di Makassar.

Ada oknum organisasi, melakukan sweeping di hotel dan restoran. Padahal mereka tidak berwenang melakukan hal itu. Pengunjung jadi merasa tidak nyaman karenanya. Bagaimana Anda menanggapi aksi mereka?

Marilah kita saling menghormati. Kata kunci menciptakan kehidupan yang harmonis dan kondusif adalah saling menghargai, menghormati, dan memberikan peran itu kepada yang memang berhak melakukan sesuai fungsinya. Hingga saat ini kami belum berkoordinasi dengan mereka, tapi terus berusaha menjalin komunikasi.

Kami yakin maksud mereka positif.Marilah kami berikan fungsi itu kepada pihak yang memang ditugaskan pemerintah.Saya tidak bisa bayangkan jika semua organisasi masyarakat melakukan hal yang sama, negara ini penuh ketidakpastian.

Apakah Visit Makassar 2011 dan Visit South Sulawesi 2011 telah berjalan baik?

Meski belum berjalan dengan baik, program Visit Makassar 2011 dan Visit South Sulawesi 2011 patut diapresiasi. Kalaupun misalnya belum berjalan dengan baik, itu bagian proses. Ini adalah dinamika marketing dan kami tidak boleh langsung mau melihat hasil akhir.

Program seperti ini tidak sama halnya dengan makan cabe,yang jika tersentuh lidah, langsung terasa pedasnya. Ini adalah proses yang harus dilalui. Saya pernah menyampaikan kepada Kepala Dinas Pariwisata bahwa jika semua daerah dilibatkan dalam program Visit Makassar 2011 dan Visit South Sulawesi 2011, mereka tentu keteteran.

Ada baiknya program ini difokuskan di daerah tertentu sehingga bisa berhasil. Tanpa berlebih-lebihan, saya mengapresiasi program Visit Makassar 2011 dan Visit South Sulawesi 2011.

Ada berbagai objek pariwisata yang tidak digarap dengan baik, seperti akses ke Tanjung Bira Bulukumba yang sangat rusak. Begitupun banyaknya waktu yang terbuang jika menuju ke Tana Toraja. Apakah karena hal itu pelaku pariwisata kesulitan menjual paket wisata di Sulsel?

Jujur saja,kalau melihat kelemahan- kelemahan itu,takutnya kami takut berbuat. Kalau disinggung masalah ketersediaan anggaran pembangunan infrastruktur itu, saya tidak mengetahui persis berapa jumlahnya. Saya mendapatkan informasi bahwa jalan trans-Sulawesi (Maros-Parepare yang sedang diperlebar) akan selesai dan dimaksimalkan penggunaannya pada September.

Khusus objek pariwisata,seberapa pun terbatasnya anggaran yang ada saat ini, paling tidak sebaiknya ada tiga atau empat objek yang dikelola serius sehingga tidak muncul lagi kritik mengenai fasilitasnya yang tidak memadai. Jika berkunjung ke objek pariwisata itu, kita dapat menikmatinya dengan baik.

Banyak yang mengkritisi pemerintah yang banyak mempromosikan Sulsel ke luar negeri. Mengapa tidak promosi saja ke Bali karena daerah itu adalah tujuan pariwisata dunia? Apalagi Makassar cukup dekat dengan Bali, bagaimana menurut Anda?

Saya termasuk yang mengkritisi hal itu.Sebetulnya tidak ada yang salah jika pemerintah mempromosikan pariwisata Sulsel ke luar negeri. Filosofi pariwisata adalah makin banyak kunjungan semakin bagus. Tetapi,jika berbicara efektivitas dan keterbatasan anggaran, memang perlu kecerdasan melakukan hal yang tepat.

Saya pernah menyampaikan kepada pemerintah bahwa untuk mendatangkan banyak wisatawan, perbanyak kegiatan promosi ke Bali.Daerah itu adalah miniatur dunia. Segala ras ada di sana,mulai Jepang,Amerika, Kanada,China.Kami kampanyekan program contohnya, “semalam di Makassar”. Demikian catatan online blog Type Approval Indonesia yang berjudul Hotel Grand Clarion.

Penabrak ajudan Susno Duadji

Akhirnya pihak kepolisian menetapkan tersangka kasus penabrak ajudan Susno Duadji, almarhum Bripka Dony Rahmanto. Seorang dokter yang menolong Doni ketika musibah kecelakaan itu terjadi, justru resmi dijadikan tersangka akibat kelalaian mengendarai mobilnya.

"Dr Caroline Lazuardi resmi menjadi tersangka pada kasus penabrak Bripka Dony Rahmanto," ujar Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Jakarta Timur, Kompol Sudharsono, kepada VIVAnews.com, Minggu 27 MAret 2011.

Sudharsono menjelaskan, setelah mewawancari beberapa saksi mata (lebih dari satu orang saksi), kemarin kepolisian menentukan bahwa Caroline sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal 359 KUHP, dan terancam dengan hukuman maksimal hingga 5 tahun penjara.

Bripka Dony Rahmanto adalah anggota Gegana, Brimob, Mabes Polri, yang pernah menjadi pengawal Komjen Susno Duadji. Ia merupakan saksi meringankan bagi Susno Duadji, mantan Kabareskrim yang membongkar kasus korupsi di tubuh kepolisian, namun akhirnya divonis 3,5 tahun penjara atas tindak pidana korupsi.

Dony ditabrak, pada Rabu 9 Maret sekitar pukul 7.50 WIB, saat mengendarai motor Yamaha Mio di Jl DI Panjaitan Cawang Jakarta Timur, menuju Tanjung Priok. Dokter Caroline, orang yang menabrak Dony, kemudian membawa korban ke Rumah Sakit UKI, Cawang. Tapi sayang, nyawa Doni tak tertolong.

Kecurigaan menyeruak karena sebelum Dony meninggal dalam kecelakaan tersebut, pada 16 Oktober 2010, mantan Sekretaris Pribadi Susno Duadji, Inspektur Dua Anjar Saputro, juga tewas akibat kecelakaan di Jalan Raya Bogor.

Namun, sejak awal Polri menegaskan bahwa tewasnya Doni murni akibat kecelakaan lalu lintas yang tidak disengaja. Kapolri Timur Pradopo mengatakan bahwa kecelakaan ini tidak ada kaitannya dengan kasus Susno Duadji. Demikian catatan online Type Approval Indonesia tentang Penabrak ajudan Susno Duadji.

Perubahan kelima Undang-undang Dasar 1945

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan akan memberikan dukungan terhadap penguatan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana usulan perubahan kelima Undang-undang Dasar 1945.

Sekretaris Fraksi PPP Romahurmuziy mengatakan, sampai saat ini posisi kewenangan DPD jauh di bawah DPR. "Padahal sama-sama mendapat mandat langsung dari rakyat," kata Romy, panggilan Romahurmuziy, dalam perbincangan melalui telepon dengan VIVAnews.com, Minggu 27 Maret 2011.

Romy mengatakan, kewenangan DPD dalam pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan sangat terbatas, hanya pada undang-undang yang terkait daerah. Selain itu, DPD juga tidak memiliki hak veto terhadap rancangan undang-undang, sehingga rancangan itu hanya dapat diloloskan DPR.

"Ini sangat berbeda dengan praktek parlemen bikameral, seperti House of Lord di Inggris atau Senat di Amerika," katanya. "Ke depan tentu ini harus mendapat koreksi agar sistem ketatanegaraan kita dapat seimbang."

Bikameral adalalah parlemen dua kamar. Di Indonesia, parlemen terdiri dari DPR dan DPD yang kemudian mewujud dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Mengenai wacana pencalonan presiden dari jalur perseorangan, Romy menilai sebagai hal baik. Partai politik tidak perlu khawatir apabila jalur calon presiden perorangan diterapkan. "Prinsipnya kita jangan ragu membukanya, karena praktek jalur independen pada pilkada bisa berjalan baik," ujar Romy.

Namun, Romy menekankan, bukan hanya soal pencalonan presiden independen yang harus diamandemen, tetapi bagaimana undang-undang menjamin perlindungan presiden independen bila nantinya terpilih. "Harus ada mekanisme sedemikian rupa, sehingga nantinya tidak ada resistensi di parlemen," kata Romy.

Caranya, lanjut Romy, dapat dilakukan dengan mengakomodasi anggota-anggota partai politik dalam kabinetnya. Umpamanya, presiden terpilih mengajukan nominasi calon-calon anggota kabinet, sebatas meminta persetujuan atau konfirmasi. Demikian catatan online Type Approval Indonesia tentang Perubahan kelima Undang-undang Dasar 1945.

Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring

Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring, minta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS mengambil langkah hukum dalam menyikapi tuduhan yang dilayangkan mantan kader PKS, Yusuf Supendi.

Yusuf melaporkan tiga elite PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, Anis Matta, dan Hilmi Aminuddin kepada Badan Kehormatan DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penggelapan dana kampanye sebesar Rp10 miliar saat pemilihan gubernur DKI Jakarta 2007.

"Kalau keadaan ini berlarut-larut, saya mengusulkan supaya DPP PKS mengambil langkah-langkah hukum," kata Tifatul Sembiring, di Yogyakarta, Sabtu 26 Maret 2011.

Ia menyatakan, tuduhan yang disampaikan Yusuf tidak usah ditanggapi secara emosional, tapi PKS harus meneliti kebenarannya. "Pelaporan beliau ke Badan Kehormatan DPR terbukti atau tidak. Kalau tidak terbukti itu harus dinyatakan bahwa itu adalah bohong dan fitnah," kata dia.

Tifatul menambahkan, laporan Yusuf kepada KPK merupakan delik hukum karena tidak ada penyelewengan kekuasaan dan tidak merugikan negara. "Karena pada waktu itu saya adalah Presiden PKS," tambahnya.

Menurut Tifatul, pada tahun 2004-2005 Yusuf sudah diberi sanksi oleh partai dan sudah tidak aktif. "Hanya beliau dengar-dengar, karena sebetulnya dia tidak aktif. Jadi yang disampaikan adalah fitnah dan kebohongan," ujarnya. Demikian catatan online Type Approval Indonesia tentang Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mustafa Kamal

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mustafa Kamal, menyinggung isu terbelahnya PKS menjadi faksi Keadilan dan faksi Kesejahteraan.

Menurut dia, pemilahan dalam faksi-faksi itu termasuk perbuatan 'makar'. "Kalau coba memisah-misahkan itu makar," kata Mustafa dalam Seminar Nasional bertajuk 'Negara Kepulauan Indonesia Antara Tantangan dan Ancaman Keamanan' di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu 26 Maret 2011.

Tak jelas, apakah pernyataan Mustafa itu terkait dengan tudingan-tudingan pendiri Partai Keadilan (cikal bakal PKS). Yang jelas, pernyataan tersebut dilontarkan setelah moderator seminar menyebut dirinya dari Partai Keadilan, tanpa Sejahtera. "Untuk mengawali acara saya minta dengan hormat ketua Fraksi Partai Keadilan, Mustafa Kamal, salah, mohon maaf," kata moderator itu.

Sebutan Partai Keadilan oleh moderator itu tak pelak langsung mendapat klarifikasi langsung dari Mustafa Kamal. "Kita ini Partai Keadilan, jangan lupa Sejahtera," ujar dia.

Sebelumnya, dalam usai diskusi di Warung Daun, Jakarta, anggota Dewan Majelis Syuro PKS, Suripto mengatakan dalam partainya memang terdapat dua kelompok. Yaitu kelompok yang memiliki pemikiran progresif dan kelompok yang berfikiran konserfatif. "Yang progresif berpendapat, PKS adalah aset nasional, yang konservatif itu pandangan dan perjuangannya bersifat internal partai," kata dia. Demikian catatan online Type Approval Indonesia tentang Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mustafa Kamal.

Teluk Wondama

Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat dipilih menjadi areal relokasi Wasior, Teluk Wondama yang hancur diterjang banjir bandang 4 Oktober lalu. Adapun dua lahan lain yang semula diusulkan tidak jadi dipilih karena tidak memadai.

Penjabat Sementara Bupati Teluk Wondama Decky Ampnir yang ditemui di rumah dinasnya, di Wasior, Rabu (17/11), mengatakan ada lahan seluas sekitar 1.500 hektar yang cocok untuk areal pemukiman berikut fasilitas umum dan fasilitas sosial di Naikere. Namun dari lahan seluas itu, yang akan digunakan untuk relokasi Wasior hanya sekitar 300 hektar.

Naikere berada di selatan Wasior dan berjarak 52 kilometer dari Wasior. Dibutuhkan waktu sekitar dua jam untuk sampai di Naikere dari Wasior.

Naikere dipilih karena jauh dari ancaman bahaya banjir bandang. Selain itu, dalam perencanaan pembangunan Provinsi Papua Barat, Naikere bakal dilalui oleh Jalan Trans Papua Barat yang nantiny a menghubungkan Manokwari, ibu kota Papua Barat dengan Kabupaten Teluk Wondama. Demikian catatan online Type Approval Indonesia tentang Teluk Wondama.

Kepolisian Sektor Kota

Kepolisian Sektor Kota (Polsekta) Rappocini memburu dua orang yang diduga pembuat ijazah palsu Universitas Negeri Makassar (UNM).Keduanya mantan pejabat di Makassar berinisial Na dan Iw. Na diketahui sebagai orang yang membuat ijazah untuk Muliadi. Iw dianggap paling bertanggung jawab dalam pembuatan ijazah untuk Erni.Setiap ijazah dibeli Rp 4 juta. Kanit Reskrim Polsekta Rappocini Iptu Eko Yusmiarto menegaskan, pihaknya masih mencari alat bukti untuk meringkus dua orang yang diduga sebagai pembuat ijazah. “Jadi kami memang baru menetapkan tersangka Erni dan Muliadi sebagai pengguna ijazah palsu dan dua perantara, yakni Yamin dan Anas.

Tiga orang di antaranya dititip di Rutan Kelas I Makassar. Erni kami tangguhkan penahanannya karena sedang hamil,” ujar dia ditemui di ruang kerjanya,kemarin. Dalam kasus tersebut, polisi menyita barang bukti berupa ijazah lengkap dengan transkrip nilai milik Erni dan Muliadi. Penetapan empat tersangka juga berdasarkan keterangan saksisaksi, terutama dari pihak UNM. Kesaksian pengguna dan perantara diketahui bahwa Na dan Iw yang membuat ijazah palsu tersebut. “Kesaksian rektorat UNM diketahui bahwa kedua ijazah itu tidak sesuai keadaan asli yang dikeluarkan UNM.

Pejabat yang bertanda tangan di lembaran ijazah juga tidak sesuai yang seharusnya,” ungkap dia kemarin. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) UNM Kamaruddin mengatakan, selain dua ijazah palsu tersebut, kasus yang sama juga ditemukan di Jeneponto. Khusus untuk kasus di Butta Turatea telah bergulir di Pengadilan Negeri Jeneponto. “Saya diminta menjadi saksi persidangan kasus ijazah palsu ini. Jadi ada empat orang yang memakai ijazah palsu itu. Ada juga satu bertindak sebagai pembuat, dua lainnya menjadi perantara,” ujar Kamaruddin. Pihaknya dengan mudah mengenali ijazah palsu saat hendak dilegalisir.

Dia mencontohkan,penulisan nomor register berupa kode jurusan dan fakultas tidak diketahui orang di luar kampus. Selain itu,ijazah UNM menggunakan blangko khusus dan memiliki alat yang bisa mendeteksi keasliannya. “Ada juga yang kami temukan, jurusan tidak relevan dengan fakultasnya. Yang seperti ini tentu jelas mencurigakan,”tandasnya. Demikian informasi dari Type Approval Indonesia tentang Kepolisian Sektor Kota.